Semua Satu Pengelolaan

Izin Lingkungan

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ) di Wilayah Kota Samarinda;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan.

PERSYRATAN

PERSYARATAN / BERKAS

terdapat lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi berbasis Risiko

PROSEDUR LAYANAN BERBANTUAN :

A. Untuk Informasi layanan OSS,

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loket Costumer Service ( CS );
2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loket CS;

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loket Pendaftaran / Layanan Berbantuan;
2. Pemohon membawa Berkas / Data Usaha lengkap sesuai dengang jenis usaha, Petugas membantu penginputan data pemohon;
3. Pemohon memperoleh Nomor Induk Berusaha / NIB, dan dokumen lainnya.

BIAYA RETRIBUSI

• Tidak dipungut biaya / Gratis 

WAKTU PENGERJAAN

• 15 – 45 menit dengan data /  berkas lengkap.

Layanan konsultasi teknis perizinan dan non perizinan bidang pariwisata

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Produk Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Samarinda. 

PERSYRATAN

1. KTP;
2. OSS (NIB dan Izin Usaha);
3. NPWP.

TENTANG DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

Pembuangan Air Limbah Ke Permukaan

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020  tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009  tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun  2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang  Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Terintegrasi Secara  Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang  Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PERSYRATAN

1. Form Permohonan Arahan Dokumen Lingkungan Hidup;
2. Surat Pernyataan Dinas Lingkungan Hidup ( bermaterai 6.000 );
3. Fotocopy Nomor Induk Berusaha / NIB  ( OSS );
4. Fotocopy KTP Penangung Jawab Kegiatan;
5. Fotocopy Aktaa Perusahaan;
6. Fotocopy Legalita Lahan Kegatan;
7. Fotocopy buktipembayaran rekening PDAM;
8. Gambar / Lay out rencana kegiatan dan / atau usaha;
9. Bukti Pembayaran Pajak;
10. Fotocopy izin lokasi bagi kegiatan yang wajib izin lokasi;
11. Surat kesesuaian tata ruang dari Dinas PUPR Kota Samarinda bagi kegiatan / usaha yang tidak wajib izin lokasiFotocopy keterangan Domisili dari kelurahan.

Konsultasi Dan Pendampingan Katalog Elektronik Lokal

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
4. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6.  Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 027/1006/012.03 Tanggal 25 Mei 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
7. Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 027/3031/012.03 Tanggal 04 Oktober 2022 tentang Percepatan Transaksi Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

PERSYRATAN

-

TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KOTA SAMARINDA

Pembayaran Retribusi Daerah

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. UU RI Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah

PERSYRATAN

1. KTP

2. Data Wajib Retribusi

Layanan konsultansi teknis perizinan dan non perizinan bidang perumahan dan permukiman

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Produk Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Samarinda. 

PERSYRATAN

1. KTP;
2. OSS (NIB dan Izin Usaha);
3. NPWP.

Layanan SKCK Bagi WNI

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERSYRATAN

• Persyaratan untuk memperoleh SKCK bagi WNI meliputi:
  1. Fotokopi  KTP dengan menunjukan KTP asli;
  2. Fotokopi kartu keluarga;
  3. Fotokopi akte  lahir /kenal  lahir;
  4. Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP
  5. Paspoto   berwarna  ukuran  4 x 6 cm  sebanyak 6 (enam) lembar, yang digunakan untuk :
     • SKCK 1 (satu) lembar;
     • Arsip  1 (satu) lembar;
     • Buku agenda 1 (satu) lembar;
     • Kartu tik 1 (satu) lembar; dan
     • Formulir sidik jari   2 (dua) lembar. 
• Persyaratan SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikirim  secara online melalui sarana elektronik.
• Persyaratan SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak diperlukan, apabila KTP elektronik  (e-KTP) sudah terintegrasi secara online.
• Pasfoto sebagaimana dimaksud pada nomor 5, dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka, dan bagi pemohon  yang mengenakan jilbab, pasfoto  harus pampak muka secara utuh.

Layanan konsultasi teknis perizinan dan non perizinan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2022 tentang  Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Perizinan dan Non Perizinan. 

PERSYRATAN

1. KTP;
2. OSS (NIB dan Izin Usaha);
3. NPWP.

Pembayaran Rekening Air

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (PERUMDAM) Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda

PERSYRATAN

-

Layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Samarinda, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

PERSYRATAN

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy kepemilikan tanah yang dilegalisir
3. Fotocopy IMB (jika ada)
4. Fotocopy RAB
5. Legalitas dokumen lainnya (Akta Jual Beli)

Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. UU RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional

PERSYRATAN

1. Mengisi Form A1 BPU
2. Fotocopy KTP Tenaga Kerja

Layanan Informasi dan Konsultasi / Konseling BNN

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

PERSYRATAN

1. KTP

Informasi dan Registrasi Aplikasi Program JKN

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

PERSYRATAN

-

Konsultasi teknis perizinan dan non perizinan bidang Koperasi, UKM dan perindustrian

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2022 tentang  tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Perizinan dan Non Perizinan.

PERSYRATAN

1. KTP;
2. OSS (NIB dan Izin Usaha);
3. NPWP.

Layanan Informasi dan Setoran Zakat, Infaq dan Sadaqah

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

PERSYRATAN

Informasi dan Setoran Zakat, Infaq dan Sadaqah dapat melalui layanan offline di MPP Kota Samarinda atau dapat mengakses melalui laman https://mpp.samarindakota.go.id

Layanan Saber Pungli

DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4).

PERSYRATAN

1. KTP
2. Isian Data Pengaduan Masyarakat

Permohonan Paspor Baru

DASAR HUKUM

PERSYRATAN

1. KTP Elektronik (E-KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta Lahir, Ijazah, atau Akta Nikah

Keterangan Status Pajak

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pada Bab II Tentang Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak.

PERSYRATAN

Wajib Pajak Orang Pribadi :

• Mengisi Formulir
• Melampirkan fotokopi KTP

Wajib Pajak Badan :

• Mengisi Formulir
• Melampirkan fotokopi KTP Direktur
• Melampirkan fotokopi NPWP Direktur
• Melampirkan fotokopi Akta Pendirian

TENTANG KPP PRATAMA

Layanan E-Tilang

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

PERSYRATAN

-

Layanan Indihome

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

PERSYRATAN

• §FOTOCOPY KTP
• §SURAT KUASA ( JIKA MEWAKILI YANG BERSANGKUTAN )
• §MATERAI 6000

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. UU RI. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. PP RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

PERSYRATAN

1. KTP asli

2. STNK dan PKB asli

Layanan Informasi Pegadaian

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. PP RI Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian

PERSYRATAN

-

Layanan Penyelenggara Syari'ah

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

PERSYRATAN

PERMOHONAN PEMBACA DO’A :

1. Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Samarinda
2. Melampirkan Kontak Pemohon

PERMOHONAN ROHANIAN :

1. Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Samarinda
2. Melampirkan Kontak Instansi Pemohon

PERMOHONAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT :

1. Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Samarinda
2. Langgar / Masjid lokasinya di wilayah Kota Samarinda
3. Kondisi Tanah Bukan rawa atau gunung
4. Melampirkan Kontak Instansi Pemohon

Layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. UU RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

PERSYRATAN

1. KTP

2. Formulir Layanan

Layanan Informasi (Konsultasi Hukum, Pembuatan Surat Keterangan via Aplikasi Eraterang, Pendaftaran Perkara dan Proses Persidangan melalui E-Court

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMASK/VIII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.  

PERSYRATAN

AKSES LAYANAN MELALUI :

1. https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk
2. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
3. https://www.pn-samarinda.go.id/index.php/hukum/2015-05-30-23-16-51/posbankum
4. pn-samarinda.go.id
5. pn-samarinda@gmail.com

PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA SAMARINDA

Adis Teknis Izin Pengumpulan Uang atau Barang dalam Wilayah Kota Samarinda

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Produk Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Samarinda. 

PERSYRATAN

1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan;
2. Pasfoto 3x4 2 lembar;
3. Kajian Teknis Kesbangpol Kota Samarinda;
4. Fotokopi Akte Notaris;
5. Surat Keterangan Domilisi Yayasan/Organisasi/Badan Usaha;
6. Fotokopi KTP Pengurus;
7. NPWP Yayasan/Organisasi/Badan Usaha;
8. Struktur Organisasi Yayasan/Organisasi/Badan Usaha;
9. Surat Pernyataan Kesanggupan melapor hasil pelaksanaan Pengumpulan Uang/Barang.

PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

Pembuatan AK-1 Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja (Kartu Kuning)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB VI Tentang Penempatan Tenaga Kerja;
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 1981, tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan;
6. Keppres No. 04 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Di Perusahaan;
7. Permenakertrans No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Produk Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Samarinda. 

PERSYRATAN

PERSYARATAN / BERKAS

1. Pencari Kerja datang sendiri ke Disnaker Kota Samarinda (Tidak dapat diwakilkan)
2. Fotocopy ijazah dari SD s/d terakhir
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat
4. Pas Photo 2x3 (dua lembar)
5. Pengalaman kerja, Sertifikat Khusus/Keterampilan (kalau ada)

PROSEDUR

1. Pencari kerja datang langsung tanpa di wakilkan ke Bidang Penempatan Tenaga Kerja, dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan.
2. Pencari kerja di wawancarai oleh petugas antar kerja dan di isi AK-2.
3. Petugas antar kerja membuat AK-1.

BIAYA RETRIBUSI

WAKTU PENGERJAAN

TENTANG DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAMARINDA

Kajian teknis Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pemadam Kebakaran

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRT/M/2007, tentang Sertifikat baik Fungsi Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M/2007,tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M/2008, tentang Persyaratan Tehnis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Pembangunan Gedung dan Lingkungan;
11. Keputusan Menteri PU No. 10/KPT/2000, tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, tentang Retrubusi Jasa Umum.

PERSYRATAN

PERSYARATAN / BERKAS

1. Surat Permohonan Rekomendasi PBG
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Foto Copy Pembayaran PBB
4. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah / Sertifikat
5. Foto Copy Blangko Permohonan IMB ( 1 Set )
6. Foto Copy Gambar Bangunan / Denah Pemasangan Sistem Proteksi

1. Pemohon baik secara Pribadi maupun dikuasakan ataupun Permohonan dan Tembusan Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP );
2. Mengisi Blangko Permohonan Rekomendasi PBG dengan Persyaratan Terlampir yang ditentukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan ditandatangani Pemohon ataupun dikuasakan oleh Pemohon dengan melampirkan Surat Kuasa;
3. Menyerahkan Surat permohonan Rekomendasi Kepada Front Office untuk di Bukukan dalam Buku Surat Masuk serta memberikan Lembar disposisi sebagai acuan dalam melaksanakan tugas oleh Pejabat /Atasan yang berwenang;
4. Membuat Surat Tugas dalam melaksanakan peninjauan Lapangan yang di tandatangani oleh Kepala Dinas /Sekretaris Dinas;
5. Penelitian Berkas Permohonan Rekomendasi PBG;
6. Peninjauan Lapangan;
7. Pembuatan Surat Berita Acara Hasil  Pemeriksaan/ Peninjauan Lapangan;
8. Penyerahan Rekomendasi Kepada Pemohon.

BIAYA RETRIBUSI

Tidak dipungut biaya / Gratis

WAKTU PENGERJAAN

PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Advis Teknis Rekom Tenaga Kesehatan

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Produk Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Samarinda. 

PERSYRATAN

Persyaratan Teknis dapat diakses melalui portal dpmptsp kota samarinda

PELAYANAN DISDUKCAPIL KOTA SAMARINDA

1.    Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2.    Pencetakan Kartu Keluarga;
3.    Pencetakan Biodata WNI;
4.    Kartu Tanda Penduduk;
5.    Kartu Identitas Anak;
6.    Surat Keterangan Pindah;
7.    Akte Kelahiran WNI (biodata telah memiliki NIK); 
8.    Akte Kelahiran WNI (anak belum memiliki NIK);
9.    Akte Kematian

DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

3. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. PP RI Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

PERSYRATAN

PELAYANAN DINAS PUPR DAN PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

Konsultasi dan Pengajuan KKPR/KRK dan IMTN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Perizinan dan Non Perizinan.

PERSYRATAN

1. Pengisian permohonan pengajuan
2. KTP
3. Sket lahan
4. Titik Koordinat lahan yang diajukan
5. Untuk pendaftaran dan upload data IMTN melalui app-dpmptsp.samarindakota.go.id/portal